Category Archives: Industrial Relations

How Introverts and Extraverts Manage Conflict Differently

Indonesian HR Professionals Society Posted on by

Workplace conflict affects introverts and extraverts differently, with introverts often at a disadvantage. With the right awareness of the ways of dealing with conflict, more effective conflict management is possible. Conflict occurs in every workplace – and it doesn’t just manifest as stand-up arguments or fist fights. Whenever there is a difference of opinion between two people there is some level of conflict at play. How do you feel about conflict in the workplace? Take a moment to think how you would answer this question: I think that workplace conflict: Always or almost always gives positive results Generally gives more … Continue reading →

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Indonesian HR Professionals Society Posted on by

  Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pada konteks ketenagakerjaan, Perpu ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamika ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa substansi ketenagakerjaan yang diatur dalam Perpu pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun substansi ketenagakerjaan yang disempurnakan dalam Perpu ini antara lain:   Pertama, ketentuan alih daya (outsourcing). Dalam UU Cipta Kerja tidak diatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan, sedangkan dalam Perpu ini, … Continue reading →

Perjanjian Kerja Bersama ( PKB )

Indonesian HR Professionals Society Posted on by

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah suatu kesepakatan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dibuat secara bersama – sama antara pengusaha atau beberapa pengusaha dengan organisasi serikat pekerja/gabungan organisasi serikat pekerja yang sudah terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Organisasi serikat pekerja ini minimal mempunyai anggota 50 % lebih dari seluruh Karyawan yang ada di perusahaan. Persyaratan ini harus dipenuhi karena kalau kurang maka dapat berkoalisi dengan organisasi serikat pekerja sampai mencapai 50 % lebih atau dapat juga meminta dukungan dari karyawan lainnya. Dalam hal suatu perusahaan terdapat lebih dari 1 serikat pekerja/buruh maka yang berhak mewakili pekerja/buruh … Continue reading →

Ratusan karyawan PT Thiess kepung kantor Disnaker

Indonesian HR Professionals Society Posted on by

Sangata (ANTARA News) – Ratusan karyawan PT Thiess Indonesia, perusahaan kontraktor tambang batubara PT Kaltim Prima Coal di Kutai Timur, Kalimantan Timur, mengepung kantor dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di kawasan Bukit pelangi, Sangata, Kamis (15/12). Para karyawan yang sebagian sudah diberikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh manajemen PT Thiess itu mengepung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, karena mereka merasa bosan melakukan aksi unjukrasa di Gedung DPRD Kutai Timur, namun tidak ada tanggapan. Ratusan karyawan itu bahkan mengajak istri dan anak-anaknya, sehingga menguasai kantor Disnaker hingga ke dalam ruangan, yang hanya berjarak sekitar 200 meter dari rumah jabatan wakil … Continue reading →

Pekerja Mogok, Manajemen Freeport Kecewa

Indonesian HR Professionals Society Posted on by

(TEMPO Interaktif) Timika – Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) menyayangkan aksi mogok ribuan pekerja di perusahaan tambang ini, Kamis, 15 September 2011. Juru bicara PT Freeport Indonesia, Ramdhani Sirait, dalam pernyataannya yang dikirim melalui pesan pendek kepada wartawan di Timika, menyatakan manajemen PT Freeport Indonesia kecewa dengan sikap Pengurus Unit Kerja-Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK-FSP KEP SPSI) yang memutuskan untuk melakukan pemogokan. “Kami telah mengutarakan keinginan kami agar perundingan dapat dilanjutkan dan diselesaikan tepat pada waktu,” kata Ramdhani. Menurut dia, kalau mengacu Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 48/MEN/IV/2004, jika tidak ada … Continue reading →

Baru 82,5 % persen Perusahaan Skala Besar yang Miliki LKS Bipartit

Indonesian HR Professionals Society Posted on by

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta perusahaan-perusahaan skala besar di Indonesia agar segera membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. Sejalan dengan amanat Pasal 106 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan yang tergolong skala besar yang mempekerjakan pekerja/buruh 50 orang atau lebih wajib membentuk LKS Bipartit. LKS bipartit adalah lembaga yang terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. LKS Bipartit berfungsi sebagai forum komunikasidan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan. Berdasarkan data Kemenakertrans yang terima dari instansi yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, jumlah LKS Bipartit yang … Continue reading →