Komitmen RI Hapus Pekerja Anak

Komitmen RI Hapus Pekerja Anak

Pikiran Rakyat – Indah Budiarti 16 Maret 2011

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah RI memiliki komitmen menghapus pekerja anak. Hal itu disampaikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (menakertrans) Muhaimin Iskandar saat membuka acara Konsolidasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Program PPA-PKH tahun 2011, di Jakarta, Selasa (15/3) malam.

Muhaimin mengatakan, komitmen ini terlihat dengan diratifikasinya kedua Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja dan Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

“Komitmen ini terlihat pula dengan diratifikasinya kedua Konvensi ILO tersebut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2000. Selain itu isi substansi tehnis kedua Konvensi ILO terdapat padaUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” ujar dia.

Berdasarkan Keppres Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di antaranya meliputi anak-anak yang dilacurkan, bekerja di pertambangan, penyelam mutiara, sektor konstruksi,di jermal, pemulung sampah, kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak, dan bekerja di jalanan.

Selain itu, anak yang bekerja di jalan, pembantu rumah tangga, industri rumah tangga, perkebunan, penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu serta Anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

Ditekankan, kunci keberhasilan program tersebut adalah perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait di tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk berperan aktif dalam memfasilitasi pekerja anak yang telah ditarik dari tempat kerja ke dunia pendidikan.

“Program PPA-PKH diujicobakan pada tahun 2008 dengan menarik pekerja anak sebanyak 4,853 orang di 48 kabupaten/kota pada 7 provinsi, tetapi yang dikembalikan kependidikan hanya 1.532 orang atau 32 persen. ini disebabkan karena koordinasi lintas sektor belum berjalan dengan baik,” Muhaimin menambahkan.

Namun pada tahun 2010, pelaksanaan program PPA-PKH telah bertambah baik. Program ini dilaksanakan di 50 kab/kota pada 13 provinsi dengan menarik pekerja sebanyak 3000 orang. Yang terfasilitasi pendidikan sebanyak 2,250 orang atau 74 persen, sedangkan 26 persen belum terfasilitasi pendidikan.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.